1. UU No: 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No: 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru 24 jam (guru bersertifikasi)
4. PP No: 37 tahun 2009 Tentang Dosen
5. UU No: 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
6. PP No: 74 tahun 2008 Tentang Guru
7. PP no: 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
8. PP No: 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. PERMENDIKNAS No: 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
10. PP No: 36 tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
11. PERMENDIKNAS No: 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru
12. PERMENDIKNAS No: 16 Tahun 2007 Tentang Standar Guru
13. PERMENDIKNAS No: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah
14. PERMENDIKNAS No: 28 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Konselor
15. PERMENDIKNAS No: 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi KTSP
16. PERMENDIKNAS No: 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
17. PERMENDIKNAS No: 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
18. PERMENDIKNAS No: 24 Tahun 2007 Tentang Standar SARPRAS
19. PERMENDIKNAS No: 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
20. PERMENDIKNAS No: 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan PERMENDIKBUD 22 – 23
21. PERMENDIKNAS No: 24 Tahun 2006 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
22. PERMENDIKNAS No: 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Di Sekolah/Madrasah
23. PERMENDIKNAS No: 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Di Sekolah/Madrasah
24. PERMENDIKNAS No:29 Tahun 2005 Tentang BAN – SD/MI
25. PERMENDIKNAS No: 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Anak Berprestasi
26. Perpu – RI No : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan otonomi
27. KEPMENDIKNAS No: 129 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Pendidikan
28. UU No: 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan
29. PP – RI No: 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas PP – RI No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
30. PMA – RI No: 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
31. PMA – RI No: 29 Tahun 2014 Tentang Kepala Madrasah
32. PMA – RI No: 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Madrasah
33. KMA – RI No: 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah
34. KMA – RI No: 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 Di Madrasah
35. KMA – RI No: 103 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikasi Pendidik
36. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di
Madrasah
37. PERMENDIKBUD No: 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyyah ;Sekolah Dasar Luar Biasa Dan Penyelenggaraan Program paket A/ULA
38. PMA – RI No; 42 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PMA – RI No: 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan
Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah
“ Madrasah is an Islamic Educational Institutions that have a long history, and finally recognized a part of the National Education System. Madrasah already managed by DEPAG/KEMENAG, with the religious sector is the problem when faced with the UU regions autonomy which neels sitates the education sector be transferred to the goverment. At the end of the progress, the school is not located under DEPAG/KEMENAG or KEMENDIKBUD, but on the school’s own creativity ”.
Copyright by MI Al-Falahiyyah